Peneliti yang Berkarier di Luar Negeri Enggan Kembali ke Indonesia, Kepala BRIN Angkat Suara



Pelajari tantangan yang dihadapi peneliti Indonesia yang belajar di luar negeri dan keengganan mereka untuk kembali karena masalah birokrasi. Temukan bagaimana pemerintah dan BRIN menyederhanakan birokrasi dan mendorong peneliti diaspora untuk kembali dan bekerja di Indonesia.

Baca Juga: Asesmen Nasional 2021: Masa Depan Evaluasi

Perkenalan

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di kalangan peneliti Indonesia yang melanjutkan pendidikan dan karir mereka di luar negeri. Banyak dari mereka yang ragu untuk kembali ke Indonesia karena hambatan birokrasi. Namun, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah signifikan untuk menyederhanakan birokrasi dan mendorong para peneliti tersebut untuk kembali dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Dalam artikel ini, kami akan mendalami permasalahan yang dihadapi peneliti Indonesia di luar negeri dan upaya yang dilakukan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Stigma Birokrasi

Salah satu faktor utama yang menghalangi peneliti Indonesia di luar negeri untuk kembali ke negaranya adalah stigma birokrasi yang terkait dengan proses pemerintahan di masa lalu. Namun, saat ini stigma tersebut sudah tidak relevan lagi. Menurut Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN, pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi secara ekstensif untuk mengefektifkan dan menyederhanakan berbagai proses. "Itu mungkin karena stigma zaman dulu. Tapi kan sekarang dia sudah enggak perlu izin begitu," kata Laksana saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Merangkul Digitalisasi

Kunci untuk menghilangkan hambatan birokrasi bagi peneliti terletak pada digitalisasi proses. Laksana Tri Handoko menegaskan, seluruh proses penelitian dan pengajuan proposal kini dilakukan secara online sehingga tidak perlu prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. BRIN aktif menggalakkan digitalisasi dalam operasionalnya.

“Jadi birokrasi di kita itu sangat ekstrem, sehingga mirip kayak di luar.“Selama dia mampu menghasilkan proposal yang berkualitas, semuanya dapat diakses secara berani,” kata Laksana.

Komitmen Membawa Pulang Peneliti Diaspora

Komitmen pemerintah Indonesia dan BRIN untuk mendatangkan kembali peneliti dari luar negeri tidak tergoyahkan. Setiap tahunnya, tersedia 500 posisi yang tergolong lulusan S3 bagi peneliti diaspora untuk menjadi pegawai negeri sipil di BRIN. Proses rekrutmen berbasis kompetensi dan sangat kompetitif, dengan penekanan kuat pada artikel asli yang dioptimalkan untuk SEO. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong peneliti Indonesia di luar negeri agar kembali ke tanah air dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Komitmen Membawa Pulang Peneliti Diaspora

Dampak Reformasi Birokrasi

Dampak reformasi birokrasi yang digagas pemerintah cukup besar. Para peneliti di luar negeri kini memiliki pengalaman yang jauh lebih lancar ketika menangani proses pemerintahan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan hambatan yang tidak perlu. Hal ini membuat prospek untuk kembali ke Indonesia menjadi lebih menarik bagi para peneliti ini.

Mendorong Peneliti untuk Unggul

Fokusnya saat ini adalah pada kualitas proposal penelitian dibandingkan pada birokrasi. Selama seorang peneliti dapat menghasilkan proposal berkualitas tinggi, seluruh prosesnya dilakukan secara online sehingga efisien dan mudah diakses.

Membawa Pikiran Berbakat Kembali ke Rumah

Komitmen pemerintah untuk mendatangkan kembali peneliti diaspora merupakan bukti dedikasi mereka dalam memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Dengan menawarkan 500 posisi setiap tahunnya, mereka memastikan bahwa para pemikir paling berbakat di negara ini kembali untuk berkontribusi pada pertumbuhan negara.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q: Apa saja tantangan yang dihadapi peneliti Indonesia di luar negeri? 

A: Peneliti Indonesia di luar negeri seringkali menghadapi kendala birokrasi ketika mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia.

T: Bagaimana pemerintah menanggapi tantangan-tantangan ini? 

J: Pemerintah telah meresponsnya dengan menerapkan reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menyederhanakan proses.

T: Apa peran digitalisasi dalam menghilangkan hambatan birokrasi? 

J: Digitalisasi telah memainkan peran penting dalam menjadikan proses lebih efisien dan mudah diakses oleh para peneliti.

T: Bagaimana peneliti didorong untuk unggul dalam pekerjaannya? 

J: Peneliti didorong untuk unggul dengan berfokus pada kualitas proposal penelitiannya daripada proses birokrasi.

Q: Apa komitmen pemerintah untuk mendatangkan kembali peneliti diaspora? 

A: Pemerintah setiap tahunnya menawarkan 500 posisi bagi peneliti diaspora untuk bergabung dengan BRIN, untuk memastikan mereka kembali ke Indonesia.

T: Bagaimana peneliti diaspora dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia? 

J: Peneliti diaspora dapat berkontribusi dengan membawa keahlian dan pengetahuannya untuk memajukan penelitian dan inovasi di negara ini.

Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi peneliti Indonesia di luar negeri terkait kendala birokrasi sudah tidak ada lagi. Komitmen pemerintah untuk menyederhanakan proses dan mendorong kembalinya peneliti diaspora merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan riset dan inovasi di Indonesia. Ketika negara ini terus maju, kontribusi dari para pemikir berbakat ini tidak diragukan lagi akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunannya.

Penulis: yuli

teknokrat

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dihapuskan pada tahun ini

Image
  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dihapuskan pada tahun ini. Keputusan ini dipastikan berdasarkan usulan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN), yang direncanakan ditunda hingga Desember 2024, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal. baca juga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Menteri (menpan.go.id) Menanggapi kabar tersebut, Menteri Anas menjelaskan bahwa RUU ASN memberikan ruang untuk pengaturan status tenaga honorer sesuai dengan arahan presiden. Sebagai hasilnya, posisi para tenaga honorer tetap aman hingga akhir tahun ini. Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penganggaran untuk tenaga honorer yang ada saat ini hingga tahun 2024. Dengan demikian, non-ASN ini dijamin keberlangsungan pekerjaannya karena sudah ada...
Read more

Peluncuran Ponsel Terbaru Huawei Menandai Kemenangan China Meskipun Tekanan dari Amerika

Image
Mengapa perilisan Huawei Mate 60 Pro menjadi pertanda kemenangan China dalam konflik dengan Amerika? Temukan jawabannya dalam artikel ini yang membahas perkembangan terbaru perusahaan Huawei. Introduction Baru-baru ini, Huawei meluncurkan smartphone terkini mereka, yakni Mate 60 Pro. HP tersebut dinilai sebagai kemenangan China atas 'hukuman' yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS) beberapa tahun terakhir. Dalam artikel ini, kita akan mengungkapkan bagaimana Huawei mampu bangkit setelah larangan yang diberlakukan AS pada tahun 2019, serta teknologi apa yang digunakan dalam Mate 60 Pro. Mari kita simak bersama! Huawei dan Konflik dengan AS AS diketahui telah mengambil sikap keras terhadap Huawei sejak tahun 2019. Mereka melarang Huawei membeli chip dan software mutakhir dari perusahaan AS. Larangan ini pada akhirnya berdampak besar pada bisnis elektronik konsumen milik Huawei. Mereka hanya bisa memproduksi ponsel 5G dalam jumlah terbatas dengan stok chip yang tersisa. Huawei Me...
Read more

Pengusaha Logistik Ngamuk, Gangguan Sistem di JICT Bikin Rugi

Image
  Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha logistik meminta pihak Jakarta International Container Terminal (JICT) bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan kerusakan terminal operating system (TOS). Seperti diketahui, sistem operasional peti kemas di JICT dilaporkan mengalami kerusakan sejak Kamis (17/11/2022). Hingga memicu kemarahan pengusaha logistik karena harus menanggung kerugian. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyebutkan, kerusakan di terminal peti kemas JICT ini berakibat fatal bagi kegiatan logistik dan merugikan ekonomi nasional. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Baca Juga : Asesmen Nasional 2021: Masa Depan Evaluasi Pendidikan di Indonesia (teknokrat.ac.id) Disebutkan, hingga Jumat (18/11/2022) pagi, kerusakan sistem menyebabkan tidak bisa membuat e-ticket di JICT. "Katanya bisa manual? Tapi faktanya banyak perusahaan anggota kami saat melakukan layanan pembuatan kartu ekspor maupun impor tidak bisa dilaku...
Read more